TENTANG FORNAS

TENTANG FORNAS 

 

Pada sistim Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah menetapkan jenis obat yang akan digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan dalam Formularium Nasional (Fornas). Fornas berisi Daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan JKN. Fornas disusun oleh Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional, dimana dalam penyusunannya didasarkan pada bukti ilmiah terkini, berkhasiat, aman, bermutu, dengan tetap mempertimbangkan cost efectivenessnya.

Tujuan utama pengaturan obat dalam Fornas adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi pengobatan sehingga tercapai penggunaan obat rasional. Bagi tenaga kesehatan, Fornas bermanfaat sebagai “acuan” bagi penulis resep, mengoptimalkan pelayanan kepada pasien, memudahkan perencanaan, dan penyediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya Fornas maka pasien akan mendapatkan obat terpilih yang tepat, berkhasiat, bermutu, aman dan terjangkau, sehingga akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu obat yang tercantum dalam Fornas harus dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya.

 

Fornas pertama kali diterbitkan tahun 2013. Dalam perkembangannya jenis obat dalam Fornas terdiri dari 29 kelas terapi, 538 item obat dalam 961 bentuk sediaan/kekuatan. Jenis obat yang ada dalam fornas adalah obat essensial yang dapat mengobati sekitar 80 persen penyakit di fasilitas pelayanan kesehatan.

Sesuai amanah undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Fornas direvisi setiap 2 tahun. Dalam 2 tahun ini sudah dilakukan 2 kali adendum yaitu Adendum pertama pada bulan Mei 2014 berisi tambahan obat yang termasuk dalam obat rujuk balik. Kemudian pada Adendum Perubahan kedua ada penambahan 17 item obat baru.

1. Sistematika Penulisan Fornas

      1. Sistematika penggolongan nama obat didasarkan pada 29 kelas terapi, 94 sub kelas terapi, 34 sub sub kelas terapi, 16 sub sub sub kelas terapi, nama generik obat, sediaan/kekuatan, restriksi, dan tingkat fasilitas kesehatan.
      2. Penulisan nama obat disusun berdasarkan abjad nama obat dan dituliskan sesuai Farmakope Indonesia edisi terakhir. Jika tidak ada dalam Farmakope Indonesia, maka digunakan International Non-proprietary Names (INN)/nama generik yang diterbitkan WHO. Obat yang sudah lazim digunakan dan tidak mempunyai nama INN (generik) ditulis dengan nama lazim. Obat kombinasi yang tidak mempunyai nama INN (generik) diberi nama yang disepakati sebagai nama generik untuk kombinasi dan dituliskan masing-masing komponen zat berkhasiatnya disertai kekuatan masing-masing komponen. Untuk beberapa hal yang dianggap perlu nama sinonim, dituliskan di antara tanda kurung.
      3. Satu jenis obat dapat tercantum dalam beberapa kelas terapi, subkelas atau sub-subkelas terapi sesuai indikasi medis. Satu jenis obat dapat dipergunakan dalam beberapa bentuk sediaan dan satu bentuk sediaan dapat terdiri dari beberapa jenis kekuatan.
      4. Obat yang dipakai di fasilitas kesehatan tingkat 1 adalah obat yang digunakan untuk pelayanan kesehatan primer (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama).
      5. Obat yang dipakai di fasilitas kesehatan tingkat 2 adalah obat yang digunakan untuk pelayanan kesehatan sekunder (Rumah Sakit Tipe B Non Pendidikan, C dan D).
      6. Obat yang dipakai di fasilitas kesehatan tingkat 3 adalah obat yang digunakan untuk pelayanan kesehatan tersier (Rumah Sakit Tipe A dan B Pendidikan).
      7. Penulisan Obat Rujuk Balik dengan memberikan tanda “bintang”(*) setelah nama obat.
      8. Penulisan Restriksi akan dicantumkan dibawah nama obat / sediaan yang perlu diberikan batasan terkait dengan indikasi/kewenangan penulis resep/ pemantauan terhadap kemungkinan timbulnya efek samping/ kebutuhan cara atau perlakuan khusus /ketentuan dikombinasikan dengan obat lain.
      9. Penulisan Peresepan Maksimal untuk memberikan batasan maksimal jumlah dan lama pemakaian obat untuk tiap kasus/episode dalam peresepan,

2. Kebijakan Penerapan Fornas

    1. Formularium Nasional merupakan acuan yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
    2. Apabila obat yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Fornas dapat digunakan obat lain secara terbatas berdasarkan rekomendasi Komite Farmasi dan Terapi dan disetujui oleh Komite Medik atau Kepala/Direktur Rumah Sakit dengan menggunakan Form Penggunaan Obat diluar Fornas.
    3. Penambahan dan atau pengurangan daftar obat yang tercantum dalam Fornas ditetapkan oleh Menkes setelah menerima usulan obat dan mendapatkan rekomendasi Komnas Fornas (Adendum Fornas)
    4. Pelayanan obat bagi peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan restriksi obat dan peresepan maksimal obat sebagaimana tercantum dalam Fornas

Tim Penyusun Fornas

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/140/2015 tanggal 7 April 2015 menyatakan bahwa Komite Nasional Penyusun Formularium Nasional terdiri dari Tim Ahli, Tim Evaluasi, dan Tim Pelaksana yang masing-masing bertugas :

  1. Tim Ahli bertugas:
    1. memberikan masukan teknis/ilmiah dalam penyusunan Formularium Nasional; dan
    2. melakukan penilaian terhadap usulan obat yang akan dimasukkan dalam Formularium Nasional.
  2. Tim Evaluasi bertugas:
    1. melakukan evaluasi daftar obat dalam Formularium Nasional; dan
    2. memberikan dukungan teknis dalam penerapan kebijakan Formularium Nasional yang telah ditetapkan.
  3. Tim Pelaksana bertugas:
    1. menyusun daftar obat yang akan dimasukkan dalam Formularium Nasional;
    2. menginventarisasi dan mengompilasi usulan masukan daftar obat yang akan dimasukkan dalam Formularium Nasional;
    3. menyiapkan rancangan Formularium Nasional; dan
    4. melaksanakan pendokumentasian, finalisasi dan pelaporan kegiatan penyusunan Formularium Nasional.
  4. Tim Review bertugas:
    1. menyusun kajian evaluasi efikasi dan keamanan obat dengan meminta pertimbangan tim ahli farmakologi dan epidemiologi klinik; dan
    2. memberikan masukkan teknis/ilmiah yang di perlukan Tim Evaluasi.